Menu

Mode Gelap
Tambal Sulam Jalan Panaragan Jaya Diragukan Kualitasnya, Warga Khawatir Cepat Rusak Kembali KPU Tulangbawang Barat Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPT Capai 230.950 Jiwa Gelar Adat, Legitimasi, dan Marwah Budaya Lampung Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS Sukacita Keluarga yang Berbuntut Rencana Pelaporan Oknum Polisi

Fashion

Pemkab Tubaba Siapkan Lahan 9,4 Hektare untuk Sekolah Rakyat, KemenPUPR Sebut Layak Secara Teknis

badge-check


					Pemkab Tubaba Siapkan Lahan 9,4 Hektare untuk Sekolah Rakyat, KemenPUPR Sebut Layak Secara Teknis Perbesar



Update 24.co.id, Kamis (08/01/2026) – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menunjukkan komitmen mendukung program nasional Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan seluas 9,4 hektare. Lahan tersebut telah melalui survei dan verifikasi teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Balai Satuan Kerja Provinsi Lampung.

Lahan yang diusulkan berlokasi di Tiyuh Kantong Panaragan dan Tiyuh Pulung Kencana, bersebelahan dengan Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tubaba. Posisi ini dinilai strategis dan memenuhi kriteria dasar pembangunan sarana pendidikan terpadu.

Survei lapangan didampingi langsung oleh Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Asisten II, Dinas PUPR, Perkimta, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, BKAD, dan Dinas Perhubungan.

Perwakilan KemenPUPR dari Satuan Kerja Pelaksanaan Sarana Prasarana Strategis Lampung, Pendi M.Y., menjelaskan bahwa lokasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis. “Akses jalan memadai, jaringan air tersedia, permukaan tanah rata, dan luas lahan mencukupi ketentuan minimal,” ujarnya.

Meski demikian, keputusan akhir penetapan lokasi berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). KemenPUPR hanya bertugas melakukan penilaian dan pelaporan teknis. “Kami menunggu kelengkapan administrasi seperti sertifikat tanah, dokumen KTR, dan KKPR. Setelah itu, hasil verifikasi akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan Kemensos,” jelas Pendi.

Ia menambahkan bahwa persaingan usulan cukup ketat karena hampir seluruh daerah di Indonesia mengajukan program yang sama. Untuk Provinsi Lampung, saat ini telah ditetapkan tiga lokasi, yaitu Kota Baru, Sukadana (Lampung Timur), dan Desa Candu (Kalianda, Lampung Selatan).

Apabila usulan Tubaba disetujui, tahapan perencanaan diperkirakan berlangsung 1-2 bulan. Proses lelang ditargetkan dimulai pada Agustus 2026 agar sebagian bangunan dapat difungsikan pada tahun ajaran berikutnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan membutuhkan anggaran minimal Rp200 miliar. Fasilitas yang direncanakan meliputi ruang kelas SD, SMP, SMA, asrama siswa putra-putri, kantin, rumah ibadah, ruang serba guna, dan sarana olahraga terpadu. Proses pembangunan diproyeksikan rampung dalam waktu sekitar 10 bulan.

Bupati Tubaba Novriwan Jaya menegaskan kesiapan daerah mendukung program tersebut secara penuh. “Kami telah menyiapkan lahan dan berkomunikasi langsung dengan Menteri Sosial. Harapan kami, selain Sekolah Rakyat, kawasan ini juga dapat dilengkapi dengan fasilitas olahraga berstandar nasional,” ujarnya.

Menurutnya, konsep pembangunan terpadu akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Tubaba dalam pemenuhan akses pendidikan dan sarana publik. “Kawasan ini dirancang untuk mendukung program strategis nasional. Kami berharap realisasi Sekolah Rakyat di Tubaba dapat segera terwujud,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

1 Juli 2026 - 14:31 WIB

Gelar Adat, Legitimasi, dan Marwah Budaya Lampung

30 Juni 2026 - 00:08 WIB

Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo Resmi Menjabat Danbrigif 4 Mar/BS

29 Juni 2026 - 22:58 WIB

Sukacita Keluarga yang Berbuntut Rencana Pelaporan Oknum Polisi

26 Juni 2026 - 03:17 WIB

Skandal SPPG Fiktif: Saat Makanan Bocah Indonesia Ditukar Proyek “Hantu” Rp1 Triliun

26 Juni 2026 - 00:48 WIB

Trending di Fashion