Pengelolaan Anggaran Tiyuh Wonokerto 2024 Penuh Tanda Tanya, Sejumlah Pos Belanja Dinilai Jelas-Tidak Sesuai
Update24.co.id — Pengelolaan belanja Tiyuh Wonokerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), pada tahun anggaran 2024 menuai sejumlah pertanyaan serius. Sejumlah pos anggaran tercatat bernilai cukup besar, namun realisasi maupun peruntukannya dinilai belum sepenuhnya transparan dan tidak terlihat jelas pelaksanaannya di lapangan.
Dugaan ketidakwajaran paling terasa pada pos belanja perjalanan dinas dalam kabupaten yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Hal serupa terlihat pada alokasi anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan dan kursus bagi ibu-ibu PKK yang mencapai sekitar Rp 31 juta. Besarnya angka ini memunculkan pertanyaan mendasar: berapa sebenarnya jumlah kegiatan, peserta, frekuensi perjalanan, serta standar biaya yang dijadikan dasar penyusunan anggaran tersebut?
Kekurangan kejelasan juga terlihat pada pos belanja makan dan minum rapat. Dalam satu kegiatan saja, anggaran yang disiapkan dikabarkan mencapai puluhan juta rupiah. Namun, belum ada rincian yang jelas mengenai jumlah peserta, frekuensi pelaksanaan kegiatan, maupun harga satuan per porsi yang dianggarkan.
Pos pengadaan meubelair juga tercatat dalam dokumen anggaran, namun hingga kini barang yang dimaksud maupun pemanfaatannya belum terlihat secara nyata di lingkungan kantor Tiyuh Wonokerto.
Salah satu temuan yang paling mencolok berkaitan dengan pengadaan peralatan komputer. Dalam anggaran tahun 2024, tercatat rencana pengadaan dua unit komputer dengan nilai masing-masing sekitar Rp 7,5 juta dan Rp 10 juta. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di kantor Balai Tiyuh Wonokerto hanya terdapat satu unit komputer yang terlihat.
Terkait hal ini, Beniyansah (Kepala Tiyuh Wonokerto) saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (2/9/2026), membenarkan bahwa pengadaan komputer memang tercantum dalam anggaran tiyuh. “Kami memang telah menganggarkan pengadaan komputer untuk tahun 2024 dan 2025,” ujarnya.
Namun, terkait pos perjalanan dinas, Beniyansah menyatakan bahwa penggunaan anggaran untuk keperluannya sendiri jauh lebih kecil dibandingkan nilai yang tercantum dalam dokumen. “Selama setahun saya hanya menghabiskan sekitar Rp 5 juta. Saya pun tidak paham perihal rincian anggaran perjalanan dinas PKK tersebut,” jelasnya.
Pernyataan ini justru mempertegas perlunya kejelasan mengenai realisasi anggaran perjalanan dinas lainnya, khususnya kegiatan PKK, yang harus dapat dibuktikan melalui dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan bukti nyata pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, terdapat pula dua pos anggaran pemeliharaan jalan dengan nilai masing-masing Rp 7,5 juta dan Rp 6,4 juta. Jika digabungkan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 13,9 juta, namun keterlihatan hasilnya di lapangan pun belum jelas.
Kini, sejumlah pos belanja tersebut menyisakan pertanyaan besar di masyarakat: apakah penyusunan anggaran telah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan? Apakah seluruh kegiatan yang dianggarkan benar-benar dilaksanakan? Dan apakah barang-barang yang direncanakan telah diterima sesuai jumlah dan spesifikasinya?
Perlu ditegaskan bahwa dugaan pemberian harga berlebih (markup) belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan perbandingan angka di atas kertas dan apa yang terlihat mata. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian yang mencolok antara perencanaan anggaran, realisasi fisik, serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban, hal ini tentu layak mendapat sorotan serius dan patut diperiksa secara mendalam oleh pihak berwenang, termasuk bagian pemeriksaan.
