Menu

Mode Gelap
“Bagi Santunan dan Buka Puasa Bareng, Ketua DPRD Tubaba Berbagi Kebahagiaan ke 100 Anak Yatim di Ramadhan” Bupati Tubaba Apresiasi Dukungan Provinsi: 7 Ruas Jalan Strategis dan RSUD Rujukan Jadi Sorotan DIDUGA BERISI SYARAT TERTENTU, PENGELOLAAN HIBAH SATPOL PP TULANG BAWANG BARAT DIKLASTERKAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Banyak Kantor Pemkab Disegel Rp834 Juta untuk Perjalanan Dinas! Bapperida Tubaba “Pesta” Anggaran di Tengah Seruan Efisiensi IWO Tubaba Bentuk Tim Sosial Kontrol Usai Warga Keluhkan Menu MBG: Porsi Tidak Sesuai dan Diduga Basi

Fashion

IWO Tubaba Bentuk Tim Sosial Kontrol Usai Warga Keluhkan Menu MBG: Porsi Tidak Sesuai dan Diduga Basi

badge-check


					IWO Tubaba Bentuk Tim Sosial Kontrol Usai Warga Keluhkan Menu MBG: Porsi Tidak Sesuai dan Diduga Basi Perbesar

IWO Tubaba Bentuk Tim Sosial Kontrol Usai Warga Keluhkan Menu MBG: Porsi Tidak Sesuai dan Diduga Basi

Update24.co.id – Keluhan dari sejumlah wali murid, ibu hamil, dan menyusui mengenai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mendapatkan tanggapan serius dari Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO). Masalah yang muncul meliputi dugaan pengurangan porsi menu kering dan makanan basi yang tak layak dikonsumsi, terutama selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026.

Ketua PD-IWO Tubaba, Arpani, mengungkapkan bahwa laporan keluhan tersebut telah banyak beredar di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan grup WhatsApp. Menurut warga, menu MBG yang didistribusikan oleh Dapur SPPG dengan jatah selama tiga hari dinilai tidak sesuai standar.

“Kami akan membentuk tim dari 42 pengurus dan anggota IWO Tubaba, yang akan ditempatkan di setiap kecamatan dengan jumlah 4 hingga 5 orang per kecamatan,” ujarnya pada Sabtu (29/2/2026).

Tugas tim tersebut adalah melakukan pengawasan secara profesional untuk memastikan porsi menu MBG sesuai standar anggaran pemerintah, serta mengecek kelayakan makanan. Di antaranya adalah memverifikasi apakah Dapur SPPG memiliki sertifikasi Layak Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk manajemen risiko pangan, serta sertifikasi halal dan izin dari masyarakat sekitar.

Arpani menegaskan, jika ternyata ada unsur kesengajaan dalam pengurangan porsi atau penyediaan makanan tidak layak oleh pihak Dapur SPPG, hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pasalnya, dana program MBG bersumber dari Anggaran Belanja Negara Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN).

“Banyak pihak yang memiliki tugas pengawasan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, LSM, jurnalis, hingga BGN. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

“Bagi Santunan dan Buka Puasa Bareng, Ketua DPRD Tubaba Berbagi Kebahagiaan ke 100 Anak Yatim di Ramadhan”

4 Maret 2026 - 18:27 WIB

Bupati Tubaba Apresiasi Dukungan Provinsi: 7 Ruas Jalan Strategis dan RSUD Rujukan Jadi Sorotan

4 Maret 2026 - 11:40 WIB

DIDUGA BERISI SYARAT TERTENTU, PENGELOLAAN HIBAH SATPOL PP TULANG BAWANG BARAT DIKLASTERKAN

4 Maret 2026 - 11:18 WIB

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Banyak Kantor Pemkab Disegel

3 Maret 2026 - 13:44 WIB

Rp834 Juta untuk Perjalanan Dinas! Bapperida Tubaba “Pesta” Anggaran di Tengah Seruan Efisiensi

2 Maret 2026 - 09:30 WIB

Trending di Fashion