Isu Pemotongan Dana JKN di Puskesmas Mulya Asri Bergulir Tanpa Kejelasan, Kepala Puskesmas Absen saat Diperiksa BPK
Update24.co.id | TUBABA – Kasus dugaan pemotongan dana Jasa Pelayanan (Jaspel) dan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas PONED Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), masih menjadi misteri dan belum menemui titik terang.
Upaya konfirmasi yang dilakukan tim wartawan pada Selasa, 5 Mei 2026, kembali menemui jalan buntu. Kepala Puskesmas Mulya Asri tidak berada di tempat dan tidak ada satupun penjelasan resmi yang disampaikan, padahal isu yang berkembang sangat sensitif dan menyangkut pengelolaan anggaran kesehatan masyarakat.
Ironisnya, pada hari yang sama, Puskesmas Mulya Asri justru menjadi tuan rumah kegiatan resmi pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026. Acara yang mengusung tema manajemen dan transparansi ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, jajaran direktur rumah sakit, seluruh kepala puskesmas se-Tubaba, hingga narasumber dari Universitas Airlangga.
Namun, di tengah forum penting yang membahas akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut, sosok Kepala Puskesmas setempat justru “hilang” dan tidak tampak hadir sama sekali.
Sejumlah peserta kegiatan membenarkan hal tersebut. Salah satu Kepala Puskesmas di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah mengungkapkan alasan di balik ketidakhadiran tersebut.
“Tidak ada Bu Mega. Menurut informasi yang beredar, beliau sedang diperiksa oleh BPK sehingga tidak bisa hadir,” ungkapnya.
Keterangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Puskesmas Lambu Kibang yang memastikan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak terlihat dalam agenda tersebut.
“Tidak kelihatan beliau,” katanya singkat.
Ketidakhadiran ini semakin memicu tanda tanya publik. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung di aula Puskesmas Mulya Asri itu membahas perencanaan dan tata kelola program kesehatan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab langsung kepala puskesmas sebagai penanggung jawab layanan dan pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, belum adanya klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana Jaspel dan kapitasi JKN semakin memperkuat desakan akan transparansi. Apalagi, dana tersebut menyangkut hak tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan yang harus diterima oleh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Mulya Asri belum bersedia memberikan keterangan resmi, baik terkait dugaan pemotongan dana maupun alasan ketidakhadirannya dalam kegiatan tersebut.
Kondisi ini akhirnya meninggalkan pertanyaan besar di benak publik: Apa sebenarnya yang terjadi di balik dugaan yang mencuat, dan mengapa kejelasan serta transparansi sulit didapatkan?
